Sidang PPKI – Sejarah, Pelaksanan Sidang 1,2,3 Beserta Hasil

Posted on

Sidang PPKI – Sejarah, Pelaksanan Sidang 1,2,3 Beserta Hasil

Sidang PPKI – PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zyunbi Inkai. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai PPKI mulai dari sejarah hingga pelaksanaan dan hasil dari sidang yang dilakukan.

Sejarah PPKI

Awalnya PPKI memiliki anggota sekitar 21 orang yang berasal dari Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa akan tetapi kemudian Ir. Soekarno menambahkan lagi 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang yang membuktikan jika PPKI merupakan organisasi mandiri yang tidak bergantung dengan  Jepang.

Setelah BPUPKI dibubarkan karena tugasnya telah selesai maka PPKI didirikan untuk bertugas sebagai pelaksana kemerdekaan Indonesia dan juga mengambil langkah – langkah yang nyata untuk membentuk suatu Negara.

Pada saat itu kedudukan Jepang yang semakin melemah sehingga Jepang terdesak melakukan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura yang merupakan desakan dari pihak sekutu.

Di dalam rapat tersebut sudah bisa menghasilkan persetujuan mengenai kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 7 September 1945 atau satu tahun setelah pernyataan Koiso.

Akan tetapi kemerdekaan terjadi di bulan Agustus, lebih cepat dari target seharusnya, sehingga pada akhirnya Jenderal Terauchi tepatnya pada tanggal 7 Agustus menyetujui mengenai pembentukan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI yang memiliki tugas untuk melanjutkan tanggung jawab dari BPUPKI.

Karena dalam waktu dekat akan segera diadakan pemindahan kekuasaan dari Jepang pada Indonesia, hal ini yang menyebabkan pada tanggal 9 Agustus ketiga tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat diundang untuk ikut bergabung ke Dalat Saigon yang menjadi tempat kedudukan Jenderal Terauchi, yang merupakan panglima dari seluruh angkatan perang Jepang di Asia Tenggara.

Tujuan Jepang mengundang ketiga tokoh bangsa ini adalah untuk melantik mereka secara simbolis sebagai ketuan dari PPKI, dan wakilnya yang dilalukan pada 12 Agustus 1945. Acara pelantikan pun dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1945 yang dilakukan setelah tiba di Dalat.

Setelah itu PPKI pun secara resmi dibentuk dan melakukan tugasnya pada tanggal 12 Agustus 1945 yang beranggotakan 21 orang dan berasal dari perwakilan beberapa daerah yang ada di Indonesia, 12 orang dari Pulau Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, dan yang terakhir 1 dari masyarakat Cina.

Sidang 18 Agustus 1945

Setelah melakukan proklamasi, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya di tanggal 18 Agustus 1945 yang memiliki lokasi di Gedung bekas Road van Indie di Jalan Pejambon untuk bisa mengesahkan Undang – Undang Dasar 1945.

Akan tetapi sebelum disahkan terdapat sebuah perubahan yang mencolok di dalam UUD 45 yakni:

  1. Kata Muqaddimah yang pertama digunakan kemudian diganti menjadi kata pembukaan.
  2. Pada pembukaan yang ada di bagian alenia ke empat anak kalimat Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya diganti dengan kalimat Katuhanan yang Maha Esa.
  3. Pada pembukaan yang ada di alenia ke empat anak kamimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab akhirnya diganti menjadi kemanuasiaan yang adil dan beradab.
  4. Pada pasal 6 Ayat (1) yang mulanya berbunyi presiden ialah orang Indonesai Asli dan beragama Islam akhirnya diganti menjadi kalimat presiden adalah orang Indonesia Asli.

Sidang 19 Agustus 1945

Sidang kedua yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945 membuahkan hasil seperti di bawah ini:

  1. Membentuk 12 Kementrian dan 4 Menterti Negara
  2. Membentuk Pemerintahan Daerah

Sidang 22 Agustus 1945 dan Pembubaran PPKI

Sidang terakhir dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 dan di sidang ini PPKI membentuk 3 lembaga yakni:

  1. Membentuk Komite Nasional
  2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
  3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat

 

Dengan terbentuknya Badan Keamanan Rakyat yang disingkat dengan BKR yang memiliki tujuan untuk tidak memancing timbulnya permusuhan antara tentara asing dengan Indonesia karena anggota dari badan ini adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan lain sebagainya. Pembentukan BKR sendiri dengan otomatis membubarkan PPKI.

Demikian pembahasan kali ini mengenai PPKI mulai dari sejarah hingga hasil sidangnya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama.

Artikel Lainnya: